Rini Soemarno Teken Kerjasama Pendanaan BUMN Rp 520 Triliun dari China

Paris - Menteri BUMN Rini Soemarno pekan ini meneken perjanjian kerjasama bantuan pendanaan terhadap sejumlah BUMN di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman yang diboyong Rini mencapai US$ 40 miliar, atau sekitar Rp 520 triliun.

"Saya katakan kepada BOC (Bank of China) Aviation tadi, saya juga kemarin baru saja dari Beijing. Kami sudah mempunyai kesepakatan pembiayaan US$ 40 miliar dari China Development Bank dan ICBC," kata Rini, usai menghadiri penandatanganan perjanjian antara Garuda Indonesia dengan BOC Aviation, di sela-sela Paris Air Show 2015, Le Borguet, Perancis, Selasa (16/6/2015).

Pinjaman dari China belum sampai di situ, ada juga perjanjian diteken oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo dengan Chief Executife Officer BOC Aviation, Robert Martin. Perjanjian dengan BOC itu melibatkan dana US$ 4,5 miliar, atau sekitar Rp 58 triliun. Rini datang ke Paris menyaksikan penandatanganan ini.

Dalam kesempatan sebelumnya, Rini juga pernah mengungkapkan mengenai misinya untuk menyerap dana dari China. Hal itu disampaikan saat dia mengumpulkan tiga bank pelat merah yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Dari pertemuan tersebut, 3 Bank BUMN dan Menteri Rini sepakat dana dari China dipakai untuk membiayai kredit (refinancing) pada proyek-proyek infrastruktur yang telah dibiayai oleh perbankan BUMN, seperti Jalan Tol Atas Laut Bali. Artinya proyek yang telah dibiayai oleh Bank BUMN selanjutnya kreditnya ditalangi oleh dana dari China.

Dana dari talangan untuk proyek yang sedang atau sudah berjalan selanjutnya diputar kembali oleh bank BUMN, untuk membiayai proyek infrastruktur lain. Program refinancing akan lebih banyak menyasar proyek pembangunan pembangkit listrik yang sedang berjalan.

Read More

Penangkapan Novel Baswedan

JAKARTA - Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Farouk Muhammad menilai bahwa penangkapan dan penahanan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, sarat muatan politik. Perlu dibentuk tim pencari fakta untuk mengungkap perkara ini secara independen.

"Betapa profesionalnya pun tindakan polisi, akan sukar dihindari penilaian publik bahwa penangkapan Novel Baswedan itu lebih bermuatan politik," ujar Farouk kepada Kompas.com, Kamis (7/5/2015).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI itu berpendapat bahwa dibukanya kembali kasus Novel masih satu paket dengan proses hukum Polri terhadap pimpinan KPK seusai penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan menerima gratifikasi.

Menurut Farouk, seorang penyidik memang memiliki wewenang besar untuk merampas kemerdekaan seseorang dalam penegakan hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa sifat hukum adalah tidak rinci dan dinamis. Oleh sebab itu, subyektivitas penyidik sangat berperan dalam pengambilan keputusan, termasuk soal penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan Novel.

"Karena itu, kontrol penggunaan wewenang penyidik harusnya diperketat, baik melalui hukum, etika profesi, atau moral si penyidik sendiri," ujar Farouk.

Indikator sederhananya adalah penilaian penuntut umum atau hakim saat persidangan. Jika keputusan penyidik dibenarkan, maka kinerjanya harus mendapat reward. Tetapi, jika sebaliknya, si penyidik harus melakukan rehabilitasi dan memberikan ganti rugi.

Keperluan ini menjadi sangat penting terkait penanganan perkara-perkara menonjol yang mengundang perdebatan publik, seperti kasus Novel. Jika ternyata tindakan penyidik menunjukkan adanya pemaksaan kehendak yang dapat dipandang bermotif iri hati pribadi, keberpihakan, ataupun motif politis, maka sepantasnyalah penyidik yang bersangkutan harus dikenai sanksi.

"Ingat ya, kewenangan penyidik bukan 'cek kosong' yang bisa digunakan semena-mena oleh penyidik," ujar dia.

Tim pencari fakta

Melihat gelagat Polri, Farouk memperkirakan bahwa perkara Novel tidak akan dihentikan. Farouk mendorong pembentukan tim pencari fakta yang independen terkait sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan Novel.

Ia juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tak semestinya melakukan intervensi hukum. Sebaiknya, Presiden membentuk tim pengawasan manajerial guna memastikan bahwa penggunaan wewenang penyidik Novel dapat dipertanggungjawabkan. "Tim ini harus bebas dari muatan politis, ya," ujar dia.

Novel merupakan tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 422 KUHP juncto Pasal 52 KUHP. Tindak pemaksaan itu terjadi di Pantai Panjang Ujung, Kota Bengkulu, pada 18 Februari 2004 sebagaimana dilaporkan oleh Yogi Hariyanto.

Novel ditangkap penyidik Bareskrim Polri di rumahnya, Jumat (1/5/2015) dini hari. Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sudah memberikan instruksi agar tidak menahan Novel. Namun, pada saat yang sama, penyidik menerbangkan Novel ke Bengkulu untuk melaksanakan rekonstruksi. Presiden Jokowi sempat meminta Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti melepaskan Novel. Akhirnya Novel dilepaskan pada Sabtu (2/5/2015).

 

Source

Read More

Joko Widodo Resmikan Monumen Solidaritas Asia Afrika

Bandung - Pesiden RI Joko Widodo, didampingi PM Malaysia Najib Razak, dan sejumlah pemimpin Asia Afrika lainnya, meresmikan Monumen Solidaritas Asia Afrika di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/4).

Peresmian Monumen Solidaritas Asia Afrika ini dilakukan usai para tamu VVIP melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Raya Bandung. Presiden RI membubuhkan tanda tangan pada prasasti di bawah di Tugu Bola Dunia yang khusus dibangun pada helatan bersejarah ini.

Usai membubuhkan tanda tangannya, bergantian para kepala negara mengucapkan selamat. Mereka lalu berfoto bersama. Selain itu, dalam kegiatan yang berlangsung singkat itu, para pemimpin Asia dan Afrika juga menyempatkan diri berfoto di bawah Tugu Bola Dunia.

Kegiatan yang sejak pagi diawali dengan Bandung Historical Walk, prosesi peringatan KAA di Gedung Merdeka, dan Shalat Jumat di Masjid Raya itu, kemudian dilanjutkan dengan jamuan siang bersama di Gedung Negara Pakuan, kediaman resmi Gubernur Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang sebelumnya bertindak sebagai Khatib Shalat Jumat, sudah menunggu di Gedung Pakuan. Usai jamuan makan, para tamu negara satu persatu menuju Bandara Husein Sastranegara untuk pulang ke negara masing-masing.

Read More

Pembangunan Asia Afrika Butuh Bank Khusus

Jakarta 23/04/15 - Pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Afrika membutuhkan dana hingga US$8 triliun. Jumlah tersebut tak bisa ditalangi oleh baik Bank Dunia, IMF, atau ADB, yang hanya mampu menyediakan ratusan miliar dolar.

"Karena itu, perlu dibentuk bank khusus untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang digagas China bisa menjadi solusi yang tepat,” ungkap Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Yuri Oktavian dalam jumpa pers di Ruang Press Conference Media Center Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrrika (KAA) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (22/4).

Menurut Yuri, masyarakat internasional menaruh minat luar biasa akan keberadaan AIIB. Bahkan, negara-negara Eropa, seperti Italia, juga bergabung dalam AIIB. Begitu pula dengan Amerika Serikat.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo, dalam pidato pembukaan KTT, mengatakan lembaga-lembaga keuagan dunia, seperti World Bank atau Bank Dunia, International Moneter Funds dan Bank Pembangunan Asia adalah lembaga usang. Selain menyebut usang, Joko Widodo menilai lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut sebaiknya tidak digunakan lagi.

"Pandangan yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF dan ADB adalah pandangan yang sudah usang dan perlu dibuang," tegas Presiden RI.

Jokowi menegaskan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika harus menghilangkan dominasi negara lain dan mereformasi arsitektur keuangan dunia. Dikatakan, hingga kini, tatanan ekonomi dunia masih menampilkan ketidakadilan. Negara-negara kaya seolah memiliki posisi yang lebih tinggi dan bisa menentukan perekonomian global. Tiongkok beberapa waktu lalu sudah berinisiatif untuk membentuk lembaga keuangan pendukung pembangunan infrastruktur kawasan Asia yaitu AIIB. Indonesia dan sejumlah negara di dalam maupun luar regional Asia dikabarkan sepakat membentuk AIIB. Langkah ini dilakukan, agar Asia punya lembaga keuangan sendiri.

Read More

Raja Yordania Serukan Lawan Terorisme

Jakarta 22/04/15 - Raja Abdullah II Ibnu Al Hussein dari Yordania dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyatakan perlunya kerja keras bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk bersama menyusun strategi mewujudkan kesejahteraan.


Demikian disampaikan kedua kepala negara dalam Pembukaan Sidang Pleno I Konferensi Tinngkat Tinggi (KTT) Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta Convention Centre (JCC), Rabu (22/4). Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin sidang tersebut.

Raja Abdullah mengapresiasi Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia sebagai tuan rumah Peringatan 60 Tahun KAA. Ia berharap melalui forum KTT di Jakarta ini mampu memperkuat solidaritas Asia dan Afrika dalam menghadapi kondisi dunia yang terus berubah. “Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghormati semua pemeluk agama, sehingga saya menyerukan kepada negara Asia dan Afrika untuk melawan segaka bentuk terorisme,” katanya.

Raja Abdullah menegaskan saat ini sejumlah negara seperti Syria, Irak, dan Nigeria menghadapi persoalan keamanan, sehingga diperlukan penguatan Kerjasama Selatan-Selatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan perlunya kerja keras dari Asia dan Afrika. “Kerjasama Selatan-Selatan sangat penting agar tingkat perekonomian di Asia dan Afrika bisa lebih baik,” ungkapnya. BG Lee juga menyebutkan Singapura berkomitmen untuk memberikan pengalamannya, khususnya dalam bidang ekonomi. “Kami siap untuk bekerjsa sama dan memberikan bantuan teknik kepada negara lain. Selama dua dekade ini kami telah memberikan bantuan kepada sejumlah negara-negara Afrika yang membutuhkan,” jelasnya

Read More

Joko Widodo: Dunia Berhutang Pada Palestina

Jakarta 22/04/15 – Presiden RI Joko Widodo mengatakan dunia ini masih berhutang kepada rakyat Palestina.

“Dunia tidak berdaya menyaksikan penderitaan Rakyat Palestina yang begitu dalam oleh ketakutan dan ketidakadilan akibat penjajahan yang berlangsung begitu lama," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (22/4).
Menurut Joko Widodo, negara-negara Asia Afrika tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina. “Kita harus terus berjuang bersama mereka. Kita harus mendukung lahirnya sebuah negara Palestina yang merdeka,” tegas Jokowi.

Read More